JAKARTA, - Pakar ekonomi Universitas Andalas Unand Sumatera Barat Sumbar Prof. Ratni Prima Lita menilai kebijakan pemerintah melarang impor pakaian bekas sudah tepat. Menurutnya, kebijakan larangan impor pakaian bekas ini untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. "Saya rasa sudah tepat sebab jika tetap dibiarkan maka konsumen terus beralih ke produk 'second' sehingga berimbas ke industri tekstil atau produk lokal kita," kata Ratni Prima Lita seperti dilansir dari Antara, Rabu 7/6/2023.Ratni menilai jika pemerintah fokus pada pengembangan dan melindungi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia, maka langkah tersebut sudah tepat sehingga perlu didukung semua pihak. Baca juga ANJT Bakal Tebar Dividen 30 Persen dari Laba Bersih, Cek Jadwalnya Larangan impor pakaian bekas diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Menurut Ratni, selain merugikan atau berimbas pada UMKM sektor tekstil, impor pakaian bekas yang didatangkan dari berbagai negara tersebut juga dikhawatirkan berimbas pada aspek kesehatan masyarakat. Sebab, meskipun baju bekas tersebut telah dicuci sebelum digunakan, dikhawatirkan tetap masih menyimpan bakteri atau kuman sehingga menimbulkan berbagai penyakit terutama penyakit kulit. Baca juga Hasil Kunker Menperin Agus ke Jepang Isuzu Bakal Pindahkan Pabrik Truk dari Thailand ke RI "Jadi, menurut saya lebih baik Permendag Nomor 40 Tahun 2022 itu tetap diberlakukan untuk melindungi produk lokal dan tentunya masalah kesehatan masyarakat tadi," ujarnya. Kendati mendukung penuh kebijakan pemerintah, Ratni juga mendorong Kementerian terkait untuk mencari solusi agar pedagang pakaian bekas yang selama ini menggantungkan sektor tersebut sebagai mata pencarian tidak gulung tikar atau bangkrut. Salah satu solusi yang ditawarkannya ialah memberdayakan pedagang pakaian bekas seperti di Pasar Senen Jakarta Pusat untuk beralih memproduksi pakaian baru. Apalagi, para pedagang tersebut sudah berjualan belasan hingga puluhan tahun sehingga diyakini memiliki pemahaman tentang fesyen. "Berikan atau arahkan pedagang tersebut ke industri fesyen yang selama ini sudah mereka geluti," saran juga Menteri PUPR Optimis Pembangunan Dasar IKN Rampung 2024 Pemerintah tidak akan revisi aturan Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi aturan mengenai pelarangan impor pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 40 Tahun 2022. “Kan sudah dilarang, tidak direvisi. Kita tidak akan pernah merevisi,” kata dia. Teten menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu dengan perwakilan pedagang pakaian Pasar Senen dan menyampaikan bahwa penjualan pakaian impor bekas dilarang oleh undang-undang. Baca juga Zurich dan BNP Paribas Dikabarkan Bakal Akuisisi Astra Life Teten menegaskan jika pemerintah mampu menutup pintu masuk pakaian impor bekas dengan membasmi importir ilegal, maka permintaan akan pakaian bekas bisa diganti dengan produk lokal. KemenKopUKM pun sebelumnya telah menawarkan pedagang untuk mengganti barang dagangan dengan pakai lokal dan pemerintah akan menjembatani pedagang dengan produsen pakaian lokal. “Kan sebelumnya juga saya sudah kumpulin asosiasi pertekstilan, termasuk asosiasi konveksi. Mereka bilang pedagang Senen itu jualan pakaian produk mereka, sekarang udah enggak ambil lagi sehingga mesti kalah bersaing dengan pakaian bekas ilegal. Itu kan murah banget Rp ongkos produksi enggak dapat,” ucapnya. Baca juga Premi Industri Asuransi Turun Jadi Rp 101,34 Triliun, Ini Penyebabnya Sebelumnya, Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia HPPII bersama pedagang baju bekas impor thrifting berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa 6/6/2023. Berdasarkan pantauan unjuk rasa tersebut dihadiri kurang lebih 60 aktivis dan pedagang pakaian bekas impor. Adapun para pedagang baju bekas impor ini menyampaikan 7 tuntutan kepada Kemendag, sebagai berikut Revisi Permendag Tahun 2022 yang merugikan Tidak Pro Pedagang Thrifting. Berikan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Pedagang Kecil Thrifting UMKM sesuai Sila Kelima Pancasila. Biarkan kami mencari nafkah dengan berdagang produk Thrifting yang sudah menghidupi keluarga kami turun-temurun sampai anak cucu. Stop politisasi pedagang Thrifting di setiap tahun politik yang merugikan kami dalam mencari nafkah untuk keluarga kami. Sahkan perdagangan Thrifting dan berikan kuota dagang impor Thrifting demi masa depan anak cucu kami. Kami tidak butuh Menteri yang tidak pro pedagang kecil Thrifting seperti kami. Kami meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mundur jika tidak mau memenuhi tuntutan kami. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Walaupuntidak semua produk Indonesia berkualitas buruk, jika dibandingkan dengan produk impor, biasanya memang terlihat bahwa produk luar lebih baik secara kualitas daripada produk lokal. Produk kita juga harus bisa mempunyai cara pemasaran yang lebih baik agar masyarakat tidak berpikir proses promosi sebuah produk hanyalah basa-basi
Home Sektor Riil Jum'at, 09 Juni 2023 - 1620 WIBloading... Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pelemahan ekonomi global di beberapa negara akan berdampak langsung ke pasar Indonesia. Foto/Dok A A A JAKARTA - Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pelemahan ekonomi global di beberapa negara akan berdampak langsung ke pasar Indonesia . Hal itu dikarenakan banyak produsen yang saat ini mencari market baru ke negara-negara dengan jumlah populasi yang banyak, seperti Indonesia. Baca Juga Menperin mengungkapkan saat ini pasar di Eropa tengah mengalami pelemahan order yang diakibatkan oleh pelemahan ekonomi di negaranya. Sehingga produsen yang awalnya berjualan di Eropa, sekarang mencari tujuan ekspor baru di negara yang pertumbuhan ekonominya masih stabil."Jadi yang harus kita waspadai bahwa ada satu urgent, yaitu eropa yang sedang sulit ekonominya, sehingga sudah dapat dipastikan, daya beli masyarakat Eropa sedang turun," ujar Menperin saat jumpa pers di Kantornya, Jumat 9/6/2023. Baca Juga Sementara Indonesia sebagai negara populasi terbesar ke-4 dunia dengan jumlah 273,52 juta jiwa menjadi pasar yang cukup sexy bagi industri manufaktur di dunia untuk berjualan di Indonesia. Bersamaan dengan masuknya produk impor itu, produsen dalam negeri atau UMKM lokal menghadapi tantangan baru untuk produknya bersaing dengan barang impor."Sementara Negara seperti Indonesia dan negara lain yang mempunyai kekuatan industri cukup besar, kita tidak menginginkan adanya penurunan utilisasi yang menyebabkan PHK," sambung menurut Menperin hal itu akan berdampak pada penguasaan pangsa pasar produsen dalam negeri yang makin sempit. Hal itu berdampak buruk ketika terdapat penurunan order dan berujung pada PHK Pemutusan Hubungan Kerja."Jadi kue market semakin lama semakin kecil, negara-negara yang akan dituju adalah negara yang memiliki populasi yang signifikan, itu yang akan diserbu produk yang biasanya dijual ke Eropa," AGK menjelaskan saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi kebijakan FTA Free trade agreement atau perdagangan bebas untuk mengatur lalulintas produk ekspor agar tidak membanjiri pasar domestik."Kita pasti mengevaluasi, kita kan terus berkoordinasi dengan asosiasi, industri, dan mereka juga menyampaikan data terhadap serbuan barang dari luar. Sekarang eropa tidak bisa menyerap, sekarang dia akan mencari destinasi lain termasuk Indonesia, ini evaluasi yang kita lakukan setiap hari," pungkasnya. akr produk impor industri manufaktur berita ekonomi menperin pasar indonesia Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 18 menit yang lalu 23 menit yang lalu 41 menit yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 2 jam yang lalu
mz29oq. 215 59 418 343 122 7 16 10 306
agar produk indonesia tidak kalah dengan produk impor kita harus
